BRAN Kebut Penataan Organisasi demi Reforma Agraria Lebih Terarah

BRAN Kebut Penataan Organisasi demi Reforma Agraria Lebih Terarah

Lembaga baru bernama Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sedang berpacu dengan waktu untuk menata struktur organisasinya. Kepala BRAN Jenderal Dedi Prasetyo bertemu langsung dengan Menteri PANRB Rini Widyantini dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2026, untuk membahas percepatan pembentukan kerangka kerja lembaga tersebut.

Pertemuan itu menitikberatkan pada penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) — semacam cetak biru bagaimana sebuah lembaga beroperasi, siapa bertanggung jawab atas apa, dan bagaimana alur kerjanya. Selain itu, rapat juga membahas pembagian tugas yang jelas antara BRAN dan kementerian lain agar tidak ada tumpang tindih kewenangan.

Dedi menegaskan bahwa kehadiran BRAN bukan untuk merebut peran instansi yang sudah ada. “BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga yang sudah berjalan. Kita ingin membangun sinergi, memperjelas peran, dan menyatukan langkah. Administrasi pertanahan tetap berjalan sesuai kewenangan ATR/BPN, sementara BRAN memperkuat koordinasi pelaksanaan reforma agraria lintas sektor, khususnya untuk persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu,” jelasnya.

Selain soal struktur, integrasi data pertanahan juga masuk dalam agenda pembenahan. Data yang akurat dan terpadu dianggap krusial untuk memetakan persoalan agraria di lapangan, menentukan prioritas penanganan, hingga mengukur hasil program secara objektif.

Dedi menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan BRAN bukan sekadar terbentuknya organisasi di atas kertas, melainkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Ukuran keberhasilan kita bukan semata-mata terbentuknya organisasi, melainkan sejauh mana reforma agraria mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Koordinasi teknis antar-kementerian dan lembaga masih akan terus dilanjutkan untuk mematangkan pembagian kewenangan sekaligus memastikan setiap langkah pembentukan BRAN sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Proses ini menjadi fondasi penting agar reforma agraria tidak berhenti di tataran regulasi, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

Sumber: Detik.com

Baca Juga

Scroll to Top