Menteri PPPA Angkat Bicara soal Kematian Siswi SD Pemalang yang Diduga Akibat Perundungan

Menteri PPPA Angkat Bicara soal Kematian Siswi SD Pemalang yang Diduga Akibat Perundungan

Kematian seorang siswi SD berinisial MHA (7) di Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga kuat dipicu oleh aksi perundungan atau bullying, kini mendapat perhatian langsung dari tingkat kementerian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pihaknya turut memantau perkembangan kasus ini.

Arifah menyatakan bahwa penyelidikan harus berjalan tuntas dan transparan. “Setiap anak berhak berada di lingkungan yang aman, termasuk ketika berada di sekolah. Kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi dan mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Arifah di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Di lapangan, Satreskrim Polres Pemalang sudah bergerak menangani kasus ini. Pihak kepolisian telah menerima laporan resmi, melakukan autopsi terhadap jenazah korban, meninjau lokasi kejadian, serta meminta keterangan dari pelapor, sejumlah saksi dewasa, saksi anak, hingga guru.

Namun penyelidikan masih menemui hambatan karena keterangan dari berbagai pihak belum menunjukkan cerita yang sama. Kronologi kejadian masih perlu diverifikasi lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan resmi lintas instansi.

Selain fokus pada kasus utama, Kementerian PPPA juga memberi perhatian serius pada anak-anak yang berstatus saksi dalam perkara ini. Identitas dan foto mereka telah tersebar di media sosial disertai komentar-komentar yang menyudutkan, sebuah situasi yang dinilai sangat berbahaya bagi kondisi psikologis anak.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Pemalang sudah turun mendampingi keluarga korban sekaligus anak-anak saksi. Pemeriksaan terhadap dua anak saksi juga akan dilakukan dengan didampingi pekerja sosial, sesuai aturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Arifah pun mengimbau masyarakat agar tidak ikut menyebarkan informasi pribadi anak. “Anak yang menjadi saksi juga harus mendapatkan perlindungan. Kami meminta masyarakat tidak menyebarluaskan identitas, foto, maupun informasi pribadi anak. Dalam situasi seperti ini anak membutuhkan ruang yang aman untuk mendapatkan pendampingan dan menjalani proses pemeriksaan tanpa tekanan,” tegasnya. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa perlindungan anak di lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: Liputan6

Baca Juga

Scroll to Top