
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memunculkan wacana baru di ranah hukum dan politik. Refly Harun, yang bertindak sebagai kuasa hukum pihak pemohon, menilai putusan tersebut menyimpan potensi besar yang bisa berbuntut panjang.
MK memutuskan tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) — yakni sengketa resmi atas hasil Pilpres 2024 — yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Gugatan itu sendiri mempersoalkan keabsahan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan.
Meski permohonan ditolak secara formal, Refly justru menyambut baik putusan MK tersebut. Ia berpandangan bahwa putusan ini justru membuka celah hukum yang berpotensi mengarah pada proses pemakzulan atau pemberhentian Wapres Gibran dari jabatannya.
Wacana pemakzulan tentu bukan hal sepele karena menyangkut stabilitas pemerintahan. Proses tersebut memiliki mekanisme ketat yang melibatkan lembaga-lembaga negara tertinggi, dan butuh dasar hukum yang kuat untuk bisa benar-benar berjalan. Perkembangan ini dipastikan akan terus menjadi sorotan publik dan kalangan hukum dalam waktu dekat.
Sumber: Sindonews




